Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

BLUD MEMANGKAS BIROKRASI, DEMI PELAYANAN CEPAT

Rabu, 19 Oktober 2016

“Tim Penilai BLUD Kukar, Lakukan Penilaian Persiapan BLUD pada 12 Puskesmas Non BLUD”.

TENGGARONG-Sejak perubahan status 20 Puskesmas se-Kukar menjadi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2015 lalu, dipastikan akan menguntungkan Puskesmas dan masyarakat, selaku obyek pelayanan kesehatan, karena niatan dibentuk BLUD Puskesmas sangat baik, guna memangkas Birokrasi demi terciptanya pelayanan cepat, yang akan diberikan ke masyarakat.

“ BLUD itu lebih fleksibel mampu memangkas alur Birokrasi, Puskesmas diberikan kebebasan mengelola pendapatannya untuk biaya operasinal, tanpa harus menyetor ke kas daerah, dan harus menunggu proses pencairan di Dinkes Kukar, “ kata Sekretaris Dinkes Kukar Bapak Sahat Mangasi, saat memberikan sambutan, Kegiatan proses Penilaian persiapan BLUD tahun 2016 pada 12 Puskesmas, belum lama ini. Puskesmas yang dilakukan penilaian Persiapan BLUD adalah Puskesmas Marang Kayu, Muara Badak, Sungai Merdeka, Batuah, Loa Janan, Separi III, Muara Kaman, Muara Wis, Sebulu I, Ritan dan Tabang.

 Sahat menambahkan, sebelum Puskesmas menjadi BLUD, untuk belanja pengadaan obat, tidak bisa dalam waktu cepat, karena membutuhkan proses yang lumayan lama, harus melalui proses lelang terlebih dahulu di Dinkes, sekarang dengan pertimbangan demi pelayanan yang diberikan harus cepat kepada masyarakat, puskesmas diperboleh langsung membeli obat dari kas yang dikelolanya.

“ Jika punya kas sendiri dari unit pelayanan, maka likuidas keuangan puskesmas berjalan dengan baik. Jika mengandalkan kas daerah, biasanya Januari-Juni, puskesmas tidak punya anggaran. Sekarang tidak perlu menunggu kas daerah turun, “ jelasnya.

 Masih menurut Sahat, Saat ini sudah ada 20 Puskesmas BLUD yang akan dilakukan proses penilaian kinerja oleh tim penilai Kinerja BLUD, yang terdiri dari Itwil, BPKAD, Bappeda Kukar dan Unikarta. Selain itu, tahun ini Dinkes kembali mengusulkan sisa Puskesmas yang belum menjadi BLUD sebanyak 12 Puskesmas.

“ Kami berharap seluruh puskesmas yang berjumlah 32 Puskesmas bisa berubah status menjadi BLUD. Yang kami harus persiapkan adalah dari sektor SDM yang ada di puskesmas, “ tegasnya.

Sahat yang lama mengabdi di Puskesmas Tabang ini menyinggung, Tim pengawas BLUD Puskesmas sampai saat ini belum dibentuk, namun fungsi pengawasan kinerja tetap dilakukan oleh penanggungjawab program di Dinas Kesehatan. Beda dengan RSUD yang wajib Tim Pengawas BLUD oleh karena penghasilan Rumah Sakit dalam setahun mencapai Rp, 30 Milyar dan hal ini berbeda dengan Puskesmas.

 Sementara itu Assisten IV Setkab Kukar, Bahroel mengatakan, penilaian khusus terhadap BLUD Puskesmas wajib dilakukan bagi seluruh puskesmas se-Kukar, sebagai upaya mendukung dan memudahkan pelaksanaan kegiatan di internal Puskesmas. Ia juga berkomentar “ Tidak terasa, sudah satu tahun BLUD Puskesmas berjalan di Kukar, “ katanya. Bahroel menambahkan, yang menjadi titik penilaian pelaksanaan PPK-BLUD adalah setiap tahun Puskesmas harus membuat laporan kinerja yang disampaikan kepada dinas kesehatan dan sebaliknya Dinkes yang berfungsi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BLUD Puskesmas harus memberikan laporan kepada Sekretariat Kabupaten, tegasnya.

Untuk Puskesmas yang akan menerapkan PPK-BLUD maka harus menyiapkan dokumen Pola tata kelola, Rencana Strategi Bisnis yang akan dilakukan, Laporan keuangan yang disusun dengan kaedah akuntansi yang benar, menyiapkan dokumen Standar pelayan yang diberikan kepada masyarakat, serta tidak ketinggalan dan sangat penting, melampirkan surat pernyataan siap diaudit oleh lembaga auditor. (F-R)

 

Simpan sebagai :

Berita terkait :

   KATEGORI       

Link Aplikasi

Link Terkait

STATISTIK

Online: 51
Hari ini: 25
Total: 9029