Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

DELI SERDANG STUDY BANDING BLUD KE KUKAR

Rabu, 26 Juli 2017

“Kualitas Pelayanan Bisa Dipercepat Sejak Puskesmas Menjadi BLUD, Dan Ini Tidak Memberatkan APBD” Kadinkes Kukar

TENGGARONG : Keberhasilan pembangunan Kutai Kartanegara terutama bidang kesehatan sudah terdengar sampai ke Pulau Andalas, hal ini yang memicu Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatra Utara untuk melakukan kunjungan kerja ke Kukar terutama studi banding program PPK-BLUD Puskesmas. “Kami mendengar Kukar adalah Kabupaten yang sangat maju dan besar dengan segala keunggulannya, untuk itu kami ingin mempelajari bagaimana kebijakan dinas kesehatan mendorong Puskesmas untuk menerapkan PPK-BLUD” Ujar Aida Harahap selaku Ketua Rombongan Kabupaten Deli Serdang saat diterima oleh Kadinkes Kukar dan jajarannya di Gedung Serba Guna Kantor Bupati Kukar.(25/7).

Lanjut Aida, yang juga seorang dokter dan selaku Kadinkes,  bahwa Deli Serdang adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Utara yang memiliki 34 puskesmas, satu rumah sakit dan 22 kecamatan. Dalam kunjungan ini ia mengajak beberapa stake holder dari Bagian Keuangan, Inspektorat, Bagian Hukum, Jajaran Dinas Kesehatan dan 20 Puskesmas.  Ia menargetkan tahun depan 10 puskesmas sudah menjadi BLUD, pada tahun ini pihaknya masih fokus pada proses akreditasi untuk 10 Puskesmas. “Dengan kegiatan pembelajaran ini, kami berharap nantinya dapat menerapkan dan mengembangkan  BLUD untuk seluruh Puskesmas di Deli Serdang “ harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kuntijo Kadinkes Kukar, menjelaskan bahwa saat ini dari 32 puskesmas se-Kukar sebanyak 28 puskesmas sudah berstatus BLUD  penuh, sedangkan sisanya masih berstatus BLUD bertahap. Ia berpendapat, proses awal dalam menerapkan BLUD ini dimulai dengan membentuk Satgas atau Tim teknis di Dinas Kesehatan, menguatkan kapasitas tim teknis dan jajaran puskesmas serta menyamakan persepsi dengan Tim Penilai dari Sekretariat Kabupaten tentang mekanisme dan manfaat penerapan BLUD bagi Puskesmas.

“Awalnya PPK-BLUD dianggap program yang merepotkan ditambah lagi dengan keraguan beberapa Tim Penilai akan kemampuan Puskesmas bila diterapkan PPK-BLUD” Ujar Kuntijo.

Pada Tahun 2015 merupakan proses awal pengenalan dan penguatan kapasitas jajaran dinkes dan persiapan puskesmas terhadap penerapan BLUD sekaligus penilaian untuk 20 puskesmas . Selanjutnya pada tahun 2016 dengan SK Bupati 12 Puskesmas dinyatakan layak menerapkan PPK-BLUD meskipun masih bertahap. Pada tahun yang sama dinas kesehatan mengajukan puskesmas sisanya yang belum menerapkan PPK-BLUD dan pada tahun 2017 awal dinyatakan oleh SK Bupati seluruh Puskesmas di Kukar layak menerapkan PPK-BLUD.

Menurut Koentijo, Efesiensi APBD sudah terjadi sejak perubahan status Puskesmas BLUD dan Keuntungan lain perubahan puskesmas status BLUD adalah  pendapatan puskesmas jadi lebih besar, karena menerapkan pola bertarif terhadap pelayanan yang diberikan ke masyarakat. “Kualitas pelayanan bisa dipercepat sejak puskesmas menjadi BLUD, dan ini tidak memberatkan APBD, ”katanya.

Puskesmas memiliki kebebasan menggunakan kewenangannya sebagai PPK-BLUD, dengan pendapatan yang terkumpul, bisa dipergunakan secara cepat untuk operasional puskesmas serta pembelian obat-obatan yang dibutuhkan puskesmas, saat masih belum BLUD jika kondisi obat habis, maka harus menunggu dulu lelang pengadaan obat di Kabupaten.

“Sejak menjadi BLUD beberapa puskesmas mempunyai pendapatan bisa mencapai Rp 1 Miliar lebih per tahunnya. Pendapatan ini digunakan  selain untuk pembiayaan operasional kantor juga untuk kesejahteraan karyawan. Tenaga medis di puskesmas bisa mendapatkan tiga pendapatan, Gaji, TPP dan tambahan pendapatan dari BLUD,”katanya.

Sementara itu, siang harinya rombongan menuju ke Puskesmas Rapak Mahang langsung diterima oleh Eko Kepala Puskesmas, dimana Puskesmas ini merupakan salah satu Puskesmas terakreditasi Utama serta  sudah menerapkan BLUD.

 

Pada kesempatan itu, secara umum Eko menjelaskan proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi penerapan BLUD serta manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan pegawai. “Strategi utama dalam penerapan BLUD adalah komitmen seluruh staf dan pemahaman bersama tentang proses dan manfaat BLUD” Pungkasnya.

Simpan sebagai :

Berita terkait :