Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

DINKES KUKAR KUATKAN BLUD KE DINKES BALIKPAPAN

Rabu, 23 Maret 2016

Balikpapan : “Lakukan Pendalaman Regulasi Dan Tata Kelola Keuangan Untuk Menguatkan Proses Dimulainya Penerapan BLUD Puskesmas Kukar Sejak Januari 2016”

Awal Januari 2016 dua puluh Puskesmas resmi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), namun bukan tanpa kendala permulaan penerapannya. Persoalan itulah yang dirasakan oleh oleh Tim Pengarah dan Tim Kerja Pendampingan BLUD Dinkes yang akhirnya memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja kedua kalinya ke Dinkes Balikpapan dalam rangka pendalaman regulasi dan Tata Kelola Keuangan untuk menguatkan proses awal penerapan BLUD di Puskesmas. Hal ini dijelaskan oleh Imam Kabid Binkesmas selaku Ketua Rombongan dari Dinkes Kukar ketika melakukan kunjungan ke Dinkes Balikpapan (19/01).

 

Kunjungan tersebut juga mengikutsertakan beberapa anggota Tim Pengarah dan Tim Kerja BLUD Dinkes yaitu Sahat Mangasi Sekretaris Dinas, Abdul Samad Kabid SDK, Sri Suharti Kasi Regulasi dan Peningkatan Mutu, Weldy Kasi Data Informasi dan Humas, Zainur Kasubag Keuangan serta beberapa staf Dinkes. Sedangkan kunjungan ke Dinkes Balikpapan diterima oleh Sekretaris Dinas, Kabid SDK, Kasi Pembiayaan dan Kepala Puskesmas Klandasan Ilir

 

Ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan dalam penerapan PPK-BLUD Puskesmas di Kukar, menurut Imam beberapa poin  persoalan yang disampaikan kepada pihak dinkes Balikpapan tersebut adalah :

  1. Belum dibuatnya keputusan tentang pejabat pengelola keuangan BLUD
  2. Belum jelasnya standar pelayanan minimal terkait dengan target kinerja BLUD
  3. Belum jelasnya mekanisme audit dari Konsultan Akuntan Publik
  4. Belum jelasnya mekanisme asset, pembuatan system prosedur serta kebijakan akutansi.
  5. Serta persoalan lainnya yang belum tampak jelas.

 

Memahami persoalan tersebut, Wulan selaku Kabid SDK dan Sularto Kasi Pembiayaan secara bergantian memberikan penjelasan kepada Dinkes Kukar untuk mengatasi persoalan tersebut. Poin-poin penting yang harus segera dilakukan oleh Dinkes Kukar antara lain :

  1. Dinkes Kukar harus segera menyusun draft surat keputusan bupati tentang pejabat pengelola keuangan BLUD  Puskesmas termasuk menunjuk Kepala Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD.
  2. Dinkes Kukar diminta segera menyusun dan mengusulkan kepala puskesmas menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.
  3. Pejabat Pemimpin BLUD yang nantinya sudah disyahkan oleh Surat Keputusan Bupati, diminta untuk menunjuk pejabat teknis BLUD lainnya dan pejabat penatausahaan keuangan.
  4. Pejabat Pemimpin BLUD diminta membuat dan mensyahkan Sistem Prosedur dan kebijakan akutansi atas arahan dari dinkes Kabupaten.
  5. Dinkes Kukar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan: pembuatan RBA, pembuatan sisdur dan pembuatan kebijakan akutansi termasuk juga mengalokasikan anggaran untuk perjalanan nara sumber dan pertemuan dengan puskesmas BLUD.
  1. RBA BLUD yang sudah dibuat oleh puskesmas, bisa digunakan apabila sudah  disyahkan oleh BPKAD, dan apabila ada perubahan maka dapat dilakuakn mekanisme pengusulan RBA perubahan.
  2. Dinkes mendampingi puskesmas untuk segera membuat neraca awal sejak 1 januari 2016 termasuk untuk perhitungan neraca seluruh asset di puskesmas.
  3.  Melakukan sinkronisasi catatan asset barang yang ada di dinkes dengan di Puskesmas.
  4. Dinkes melakukan pendampingan kepada Puskesmas untuk menentukan target kinerja keuangan dan non keuangan.
  5. Target kinerja non keuangan terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan dalam gedung, misalnya peningkatan jumlah kunjungna pertahun, kepuasan pelanggan dan sebagainya.

Menanggapi penjelasan ini, Imam merasa banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk penguatan penarapan awal PPK-BLUD, namun pihaknya berharap Dinkes Balikpapan masih bersedia membantu mengarahkan apabila dikemudian hari masih ada yang belum jelas dalam proses penguatan penerapan BLUD tersebut.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, Dinas Kesehatan akan membentuk Tim Kerja Pendampingan Pelaksanaan BLUD yang mempunyai tugas inti melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja Puskesmas yang sudah menerapkan PPK-BLUD dan mengawal puskesmas yang belum menerapkan BLUD untuk mempersiapkan dokumen BLUD menghadapi penialaian dari Tim Penilai Kabupaten pada tahun ini. (waa)

Simpan sebagai :

Berita terkait :

   KATEGORI       

Link Aplikasi

Link Terkait

STATISTIK

Online: 30
Hari ini: 37
Total: 9762