Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

DINKES LAKUKAN ADVOKASI KUATKAN PERAN STAKE HOLDER

Selasa, 2 April 2019

 

“ Optimalkan Sinergi Antar Sektor, Untuk mengatasi Masalah Kematian Ibu, Bayi, Prevalensi Gizi Buruk Dan Stunting”  Plt Kadinkes Kukar.

KUKAR : Permasalahan tingginya jumlah kematian ibu melahirkan dan bayi masih menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, ditambah lagi masalah prevalensi gizi dan stunting yang juga menjadi persoalan serius saat ini. Menyikapi hal tersebut, Dinkes Kukar melakukan kegiatan Advokasi untuk meningkatkan peran stake holder dalam rangka mengatasi persoalan diatas. “Kegiatan advokasi ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Daerah dalam rangka percepatan penurunan Angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta penurunan kejadian gizi buruk dan stunting di Kukar ” Ujar Boma Plt Kadinkes Kukar dalam sambutannya pada acara Advokasi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan di Ruang Pendopo Wakil Bupati. (27/3).

Acara yang yang diselenggarakan selama satu hari tersebut, dihadiri oleh beberapa OPD termasuk Rumah sakit, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, PKK Kabupaten, Tokoh Adat, kader Kesehatan dan jajaran pejabat struktural Dinas Kesehatan.

Dalam sambutannya ibu Bupati yang sekaligus Ketua PKK menegaskan bahwa peran lintas sektor harus dikuatkan terutama dalam penguatan peran dasa wisma untuk membantu mengatasi urusan gizi buruk,  stunting,  kematian ibu dan bayi,. “Etam yang perlu kesehatan, maka wajib membantu sektor kesehatan” Ujarnya.

Senada yang disampaikan oleh Ketua PKK, Boma menjelaskan bahwa dari hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasional, pemerintah  daerah melalui dinas kesehatan hasrus membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mengatasi persoalan diatas dengan melibatkan seluruh stake holder. “Beban berat dinas kesehatan dalam mengatasi persoalan kematian ibu, bayi, prevalensi gizi dan stunting harus didukung oleh semua stake holder kabupaten sampai ke kelurahan atau desa” ungkapnya.

Dalam kegiatan advokasi tersebut, dihadirkan dua nara sumber dari Dinas Kesehatan Provinsi kaltim yang diwakili oleh Nur Hasanah, Kepala Seksi Kesga, dan Nurul, Kepala Seksi Gizi. Mereka menjelaskan tentang program-programnya secara mendalam dan sekaligus memberi saran untuk membangun kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut mengatasi persoalan tersebut

Dari hasil diskusi advokasi tersebut, Linda kepala seksi Kesga Dinkes Kukar yang sekaligus menjadi steering commite menjelaskan kesepakatan antara semua stake holder yang hadir. Diantara kesepakatan tersebut adalah Peran Bappeda mendukung perencanaan dari OPD dan stake holder terkait persoalan tersebut, Peran Dinas Pemberdayaan Masyakat menguatkan sarana posyandu dan penguatan fungsi kader kesehatan, peran Dinas Sosial menguatkan Program Keluarga Harapan khususnya yang ada ibu hamil dan mencegah stunting, Peran Dinas Pendidikan menguatkan program pemberian tablet besi kepada remaja /siswa putri, penjaringan anak sekolah dan penguatan UKS, Peran Dinas Keluarga Berencana lebih menggiatkan PLKB dalam menerapkan KB Pasca Salin dengan MKJP. “Kesepakatan tindak lanjut tersebut sesuai dengan Tupoksi masing-masing stake holder mulai dari tingkat kabupaten sampai ke kelurahan atau desa” Ujarnya.

Linda berharap kesepakatan  atau komitmen kegiatan ini dapat dilakukan secara konsisten sehingga berdampak pada penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan prevalensi gizi maupun stunting. “Komitmen ini harus dijalankan secara serius dan konsisten agar berdampak pada penanggulanan masalah” Pungkasnya.

 

Simpan sebagai :

Berita terkait :

   KATEGORI       

Link Aplikasi

Link Terkait

STATISTIK

Online: 14
Hari ini: 10
Total: 13094