Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

DINKES TAWARKAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN MELALUI CSR "Rancang Perda pembayaran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin melalui dana CSR" Kadinkes Kuka

Kamis, 27 April 2017

TENGGARONG- Dinas Kesehatan Kukar menawarkan pembayaran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin yang ada di Kukar, melalui dana Corporate Sosial Responsibity(CSR) perusahaan yang beroperasi di Kukar. Pembayaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin melalui dana CSR perusahaan merupakan solusi yang tepat, saat pemkab Kukar mengalami defisit anggaran. Saat ini draft rancangan aturan itu akan dibuat Dinkes Kukar.
“Kita coba usulkan, pembayaran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin, jadi yang tidak tercover di APBD Kukar, bisa dibayarkan melalui dana CSR perusahaan,”kata Kadinkes Kukar, Koentijo Wibdarminto.


Masih menurut Koentijo, usulan pembayaran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin melalui dana CSR,  harus diperkuat dengan regulasi pendukung, seperti Perda Kukar. Saat ini draf usulan program pembayaran BPJS Kesehatan untuk rakyat miskin, melalui program CSR perusahaan sedang dirancang oleh Dinkes Kukar.
“Tidak bisa seenaknya langsung meminta kepada perusahaan, harus ada aturan yang melekat dan mendukung program tersebut berupa Perda,”jelasnya.
Tahun ini, pemkab Kukar hanya sanggup menanggung sebanyak 7.246 jiwa untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS kesehatan dengan anggaran Rp2 Miliar lebih.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Loa Kulu-Loa Janan, Sonhadi mengatakan, siap saja untuk mendukung program pemkab Kukar menanggung pembayaran BPJS kesehatan untuk rakyat miskin melalui CSR, asalkan harus diperkuat dengan aturan yang jelas, bagi perusahaan untuk menjalankannya.
“Jika ada Perdanya, kami siap mendukung program tersebut, kami tunduk dan patuh kepada aturan pemkab Kukar,”ujarnya.
Selama ini menurut Sonhadi, penyaluran CSR untuk bidang kesehatan, berdasarkan proposal masyarakat yang masuk ke Forum yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat dimana pemohon berdomisili. Kesanggupan CSR membantu proposal yang masuk, ada hitung-hitungan tersendiri, untuk ring 1 atau yang dekat wilayah operasional perusahaan, akan lebih besar mendapatkan bantuan CSR.
“Seperti PT Rinjani Kartanegara menyalurkan dana CSR diprioritaskan untuk masyarakat desa Sungai Payang Loa Kulu, dan desa Bakungan kecamatan Loa Janan, karena operasional PT Rinjani Kartanegara masuk kawasan dua desa tersebut. Jika program pembayaran BPJS Kesehatan melalui CSR diterapkan, hanya untuk masyarakat yang miskin, agar lebih berkeadilan,”paparnya.


Sedangkan bagian CSR PT Beringin jaya Abadi, Arifani juga menyatakan kesiapan perusahaannya, jika memang aturan yang dibuat pemkab Kukar memang mengarahkan penyaluran dana CSR untuk pembayaran peserta BPJS kesehatan untuk rakyat miskin.
“Yang harus duiperhatikan jangan salah sasaran, jangan sampai orang kaya didaftarkan menjadi peserta BPJS kesehatan melalui CSR,”pungkasnya.(Gr-Ry)

Simpan sebagai :

Berita terkait :

   KATEGORI       

Link Aplikasi

Link Terkait

STATISTIK

Online: 9
Hari ini: 24
Total: 9028