Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

KETUA RT DARI WARGA YANG MENINGGAL WAJIB LAPOR KE BPJS

Kamis, 15 September 2016

“BPJS SUDAH DISTRIBUSIKAN 166 RIBU KIS BPJS UNTUK KUKAR”

TENGGARONG- Diharapkan kepada Ketua RT jika ada warganya yang meninggal dan tercatat menjadi peserta BPJS kesehatan jaminan APBD Kukar, agar secepatnya melapor ke BPJS, agar BPJS menyetop tagihan tanggungannya ke Pemkab Kukar, dan pemkab Kukar tidak terbebani oleh tagihan rutin masyarakatnya yang menjadi peserta BPJS terlebut.

“ Kalau tidak dilaporkan secara cepat oleh ketua RT, kami tidak mengetahui ada peserta BPJS yang masih ditanggung pemerintah, ternyata sudah meninggal, namun masih kami tagih secara rutin. Hal ini sangat penting, agar Pemkab tidak menanggung orang yang sudah meninggal, dari iuran peserta BPJS golongan warga tidak mampu, “ Kata Kepala Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Kukar , Lely Jumiati, saat melakukan Sosialisasi mekanisme dan pendistribusian Kartu BPJS KIS 2016  di Aula Bappeda Kukar, Rabu(7/9) kemarin.

Lely menambahkan, tagihan iuran BPJS akan dinonaktifkan kepada peserta jika sudah meninggal, dan ini berlaku untuk semua golongan, seperti peserta mandiri, peserta jaminan perusahaan dan peserta jaminan pemerintah. Bukan hanya peserta yang meninggal saja yang harus dilaporkan oleh Ketua RT, jika ada warganya yang tidak lagi tinggal diwilayahnya, maka secepatnya juga melaporkan ke BPJS.

“ Kami baru selesai mencetak sebanyak 166 ribu kartu, dari total keikutsertaan BPJS kesehatan di Kukar yang mencapai  382 ribu orang, sisanya masih terus proses pencetakan, Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena harus memvalidasi data-data terlebih dahulu, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan atau tumpang tindih data, antar SKPD yang satu dengan SKPD yang lain, seperti data penduduk miskin antara BPS, Disdukcapil dan Dinsos. BPJS Kukar menarget akhir tahun semua kartu selesai tercetak, “ katanya. 

Lely menjelaskankan, peserta pemegang kartu BPJS yang ditanggung pemkab Kukar, nantinya akan gugur jika peserta itu juga menerima kartu BPJS KIS dari pemerintah pusat. Kedepannya, kartu BPJS yang ada sekarang akan berganti secara fisik, terjadi perubahan warna dan akan dicantum Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan tercatat nama Fasilitas kesehatan(faskes) yang melayani ketika peserta sakit.

Sementara itu, Kadinkes Kukar drg Koentijo Wibdarminto mengatakan, Kartu BPJS kesehatan yang akan dibagikan ini, sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kukar golongan menengah  dan miskin, demi mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan meringankan. Diharapkan kepada aparat pemerintah di kecamatan dan desa bisa berpartisipasi, ikut membantu mendistribukan kartu yang menjadi hak masyarakat. Pendistribusian kartu BPJS tidak bisa ditunda-tunda, BPJS menanggung biaya pendistribusian sampai ke masyarakat yang berhak menerimanya.

Koentijo menambahkan, sangat tepat jika di kecamatan terdapat nomor telpon yang bisa dihubungi untuk memantau pendistribusian kartu BPJS, sampai ketangan masyarakat yang berhak menerimanya, agar lebih mudah berkoordinasi  antara BPJS dengan pemerintah kecamatan

“ Keikutsertaan BPJS kesehatan sangat meringankan kita semua. Harta yang kita miliki tidak ada artinya jika sudah mengalami sakit keras, uang milyaran bisa habis terkuras jika kita menderita sakit keras. Dilapangan masih ditemukan aduan masyarakat, bahwa sulit mengurusi BPJS, masyarakat masih harus disosialisasikan mamfaat program keikutsertaan BPJS, karena yang yang akan merasakan maafaat keikutsertaan BPJS adalah kita semua,  “ pesannya.(waa/ran)  

Simpan sebagai :

Berita terkait :

   KATEGORI       

Link Aplikasi

Link Terkait

STATISTIK

Online: 9
Hari ini: 23
Total: 11405