Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

KUKAR TETAPKAN SELURUH PUSKESMAS BER-STATUS BLUD "Dengan Status BLUD Diharapkan Pelayanan Publik Semakin Baik, Efektif Dan Efesien" Marli, Sekda Kukar

Kamis, 27 April 2017

TENGGARONG- Sebanyak 32 Puskesmas dan Tiga RSUD di kukar, Selasa (25/4) menerima SK penerapan status Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), penerapan BLUD dipastikan demi peningkatan kualitas pelayan yang diberikan puskesmas dan RSUD yang ada di Kukar.
“Selamat kepada Puskesmas dan RSUD yang resmi menerapkan status BLUD, “kata Sekda Kukar Marli, saat memberikan sambutan Bupati Kukar Rita Widyasari, di Pendopo Wakil Bupati Kukar.
Marli menambahkan, Puskesmas dan RSUD sebelum berubah status menjadi BLUD, melalui proses yang cukup panjang, harus diuji oleh tim BLUD Kabupaten, yang diraihnya dengan penuh perjuangan. Penerapan BLUD dapat meningkatkan kinerja puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selaku lembaga pemberi pelayanan dibidang kesehatan.

“Penilaian BLUD sangat ketat, harus melengkapi persyaratan administrasi dan Teknis yang harus dilengkapi tim internal BLUD, yang ada di Puskesmas dan RSUD,”jelas Marli.
Meski diberikan kebebasan dalam mengelola keuangan internalnya, dengan melakukan pola berbayar bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, akan tetapi tidak menghilangkan peran pemkab Kukar dalam memberikan subsidi dalam bidang kesehatan, terus tingkatkan kinerja, apa yang sudah didapat jangan sampai mengalami penurunan status.
“Dari 32 Puskesmas ada yang berstatus BLUD bertahap dan Penuh, jangan sampai ini turun status, yang sudah meraih predikat penuh turun menjadi bertahap, saya mengharapkan yang sudah meraih penuh untuk tertap dipertahankan, dan yang meraih bertahap bisa ditingkatkan menjadi penuh,”paparnya.


Masih menurut Marli, Prinsip BLUD adalah pelayanan publik semakin baik, Efektif dan Efesien. Regulasi tentang BLUD memberikan keluasan bagi puskesmas dan RSUD mengelola keuangan dalam persaingan kelembagaan yang ada di daerah.
“Di Indonesia, Kukar merupakan satu-satunya kabupaten yang seluruh Puskesmas dan RSUD nya sudah menerapkan PPK BLUD, ini patut dibanggakan,”ujarnya.
Sementara itu Ketua Forum Puskesmas Kukar, Muhammad yang juga menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sebulu mengatakan, ada perbedaan antara puskesmas yang berstatus BLUB bertahap dan penuh. BLUD bertahap dari segi kewenangan belum leluasa, lain halnya dengan BLUD penuh, kewenangan lebih luas dalam pengelolaan anggaran. Tinggi atau rendahnya nilai BLUD yang didapat oleh pukesmas, tidak mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat.


“Waktu belum berstatus BLUD, pembiayaan sedikit terganggu, karena harus menunggu realisasi anggaran APBD yang bisa dipergunakan sekitar bulan Maret, sedangkan pelayanan kesehatan, harus tetap berjalan per 1 Januari, dari dana yang terkumpul itu akan dipergunakan untuk pembiayaan operasional puskesmas,”jelasnya.
Sementara itu Imam kabid Pelayanan Kesehatan melaalui Arif Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Regulasi, mengucapan selamat dan berbangga karena seluruh Puskesmas yang sudah berstatus BLUD, namun pihaknya selalu menekankan kepada Puskesmas untuk tetap berorientasi kepada kepentingan sosial, dimana masih ada beberapa masyarakat dengan kondisi kemiskinan namun belum mempunyai jaminan kesehatan. Keadaan seperti ini hendaknya menjadi kebijakan pemimpin BLUD untuk tetap diberikan pelayanan meskipun tidak dikenai tarif sesuai regulasi yang ada.(Gr-Ud)

Simpan sebagai :

Berita terkait :