Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

KUNJUNGAN KERJA DPRD BANDUNG BARAT KE DINKES KUKAR

Rabu, 26 Oktober 2016

 “Kadinkes Kukar Perkenalkan Rumah Sakit Percontohan Tanpa Kelas Dayaku Raja
 Kota Bangun Kukar “

TENGGARONG : Diringi dengan hujan cukup deras, rombongan DPRD Bandung Barat mengunjungi Dinkes Kukar yang diterima langsung oleh Koentijo Kadinkes didampingi oleh beberapa kepala bidang, kepala seksi dan kasubag Dinkes Kukar. Rombongan DPRD Bandung Barat yang berjumlah 18 orang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Syamsul Ma’arif  dari fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan yang juga seorang pengusaha karpet. “Kukar dimata kami adalah kabupaten yang mempunyai sejarah kerajaan tertua dengan anggaran pembangunan sangat monumental terbesar di Indonesia, untuk itu kami datang melihat dan belajar proses pesatnya pembangunan disini (Kukar)” Ungkap Samsul pada saat memberikan sambutan (24/10).

Menanggapi hal tersebut, Koentijo menjelaskan bahwa permasalahan dibidang kesehatan secara umum sama dengan kabupaten kota lain terutama terkait kematian ibu dan anak, persoalan penyakit menular dan tidak menular.  Terkait dengan kematian ibu dan anak maka pihaknya bekerja sama dengan Adelaide University Australia untuk membangun sistem rujukan berjenjang yang dinamakan dengan Sistem Manual Rujukan Maternal Neonatal.

Untuk mendukung sistem manual rujukan tersebut ia juga membangun kerjasama dengan seluruh rumah sakit umum daerah, pada kesempatan ini ia sekaligus memperkenalkan Rumah Sakit Percontohan Tanpa Kelas “Dayaku Raja” yang terletak di kecamatan Kota Bangun.

Berkenaan dengan adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat maka rumah sakit ini sudah melakukan langkah kedepan mengatasi kebijakan tersebut dengan “outsourcing” tenaga dokter spesialis yang mendapat gaji sebesar kurang lebih 75juta perbulan. Ternyata kebijakan lokal ini mampu mengatasi kendala sulitnya merekrut dokter spesialis PNS yang mau bertugas didaerah pedesaan seperti di rumah sakit Dayaku Raja ini.

Lebih lanjut Koentijo menjelaskan tentang integrasi Jamkesda Kukar ke BPJS yang pada perkiraan awal hanya memerlukan anggaran sekitar 60 M, namun dalam perhitungan riilnya memerlukan lebih dari 100M pertahun. Salah satu sebab dari pembengkakan anggaran ini disinyalir banyak karyawan dan keluarga dari perusahaan yang tidak ditanggung lagi jaminan kesehatannya beralih menjadi peserta BPJS dengan premi dari Pemerintah Kukar. “Kondisi  seperti inilah yang menjadi pertimbangan bagi kabupaten/kota lain terkait kebijakan pemberian bantuan iuran secara “total coverage” untuk jaminan kesehatan”. Saran Koentijo untuk Bandung Barat.

Ia juga menjelaskan tentang penerapan PPK-BLUD pada puskesmas di Kukar yang sudah berjalan sejak awal tahun 2016. Dengan penerapan BLUD ini, Puskesmas lebih fleksibel dalam memanfaatkan pendapatan langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada ketersediaan anggaran dari pendapatan langsung diawal tahun tanpa harus menunggu anggaran APBD turun.

Dari penjelasan tersebut, Samsul Ma’arif, Ketua DPRD bandung Barat, merasakan banyak mendapat manfaat dari kunjungan ini dan ia berharap komunikasi dengan dinas kesehatan Kukar akan bisa ditindaklanjuti oleh SKPD Bandung Barat melalui anggota legislatifnya. (waa)

 

Simpan sebagai :

Berita terkait :

   KATEGORI       

Link Aplikasi

Link Terkait

STATISTIK

Online: 29
Hari ini: 18
Total: 11401