Responsive image
Selamat Datang di Website Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara | Mohon maaf, website masih dalam tahap pengembangan | Better Information - Better Decision - Better Health

Training Sistem Dokumentasi

Selasa, 26 April 2016

SURABAYA : Selama dua hari penanggung jawab dokumen ISO pada empat belas puskesmas dan Tim Manajemen ISO Dinas Kesehatan Kukar mengikuti Training Sistem Dokumentasi Akreditasi Puskesmas di Kantor House Of Quality (HoQy) Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Nopmber 2015. Puskesmas yang sudah menerapkan manajemen ISO 9001-2008 akan lebih dimudahkan ketika berproses untuk penerapan akreditasi, hal ini disampaikan Rohaya Nara Sumber Akreditasi dari HoQi Surabaya. 

Dasar dari kewajiban Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau puskesmas menerapkan akreditasi adalah permenkes nomor 46 Tahun 2015 tentang akreditasi FKTP dan Klinik dengan target pada tahun 2019 seluruh puskesmas di Indonesia harus sudah terakreditasi. 

Berkaitan dengan hal diatas, Abdul Samad Kabid SDK Dinkes Kukar yang menjadi ketua rombongan mengatakan bahwa pihaknya pada tahun ini melakukan persiapan bagi seluruh puskesmas untuk menghadapi tantangan proses akreditasi. Namun proses tersebut dilakukan secara bertahap, Pada tahun 2016 nanti ditargetkan ada 5 puskesmas yang akan berproses untuk penerapan akreditasi yaitu Mangkurawang, Rapak Mahang, Loa Ipuh, Loa Kulu dan Sebulu II, sedangkan puskesmas yang lain akan mnyusul pada tahun berikutnya. 

Lanjutnya ia menjelaskan, Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan yang dilakukan melalui membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan Upaya Kesehatan, dan sistem pelayanan klinis untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan dan peraturan perundangan serta pedoman yang berlaku. Untuk membangun dan membakukan sistem manajemen mutu, sistem pelayanan, perlu disusun pengaturan-pengaturan (regulasi) internal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan upaya kesehatan di Puskesmas, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Regulasi internal tersebut berupa Kebijakan, Pedoman, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-pedoman eksternal yang berlaku. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan regulasi internal tersbut, maka perlu disusun pedoman penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas. 

Menjawab apa yang menjadi amanah dalam permenkes tersebut, Samad menjelaskan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kukar terutama yang sudah menerapkan ISO sudah berproses untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan serta menguatkan proses tersebut dengan mengikuti training ini. Beberapa topik inti yang dibahas dalam training ini adalah Penyusunan dokumen akreditasi untuk masing-masing bab dalam pedoman akreditasi puskesmas dan Penentuan nilai kelulusan dalam akreditasi puskesmas. 

Didalam standar akreditasi puskesmas terdiri dari tiga standard dari sembilan bab yang secara optimal memiliki 772 Elemen Penilaian (EP) yang harus dipenuhi dan diukur keberhasilannya melalui pengukuran Standar Elemen Penilaian (EP). 
a. Standar Administrasi dan Manajemen : 
- Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EP 
- Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 90 EP 
- Bab III. Peningkatan Mutu Puskemsas (PMP) dengan 32 EP 
b. Standar Program Puskesmas 
- Bab IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS) dengan 53 EP 
- Bab V Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP) dengan 102 EP 
- Bab VI. Sasaran Kinerja dan MDG's (SKM) dengan 55 EP 
c. Standar Pelayanan Medis : 
- Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EP 
- Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EP 
- Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP 

Dari hasil pengukuran akreditasi tersebut maka ada empat kesimpulan kategori dalam penilaian akreditasi Puskesmas yaitu : 
- Kategori Dasar 
- Kategori Madya 
- Kategori Utama 
- Kategori Paripurna 

Sedangkan Tim Pelaksana Akreditasi terdiri dari : Tim Akreditasi Puskesmas, Tim Pendamping Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten, Tim Akreditasi Dinas Kesehatan Propinsi, dan Tim Surveyor dari Kementrian Kesehatan. 

Samad berharap bahwa, Training yang diikuti oleh puskesmas dan dinas kesehatan ini mampu mengoptimalkan wawasan peserta agar hasilnya mampu mengoptimalkan proses akreditasi pada tahun mendatang dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi saja. (WAA)

Simpan sebagai :

Berita terkait :